Bang Yos Heran Jika Kopassus Turun Tangan Soal Habib Rizieq

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemasangan baliho sudah diatur berdasar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta.

Apabila melanggar aturan, petugas yang bertanggungjawab menertibkannya adalah Satuan Pamong Praja (Satpol PP).

Namun jika terindikasi pidana, aparat penegak hukum dari Kepolisian bisa melakukan tindakan.

Bagi Bang Yos, TNI sepatutnya turun tangan apabila petugas Kepolisian sudah tidak sanggup mengatasinya.

Hal ini diungkap Bang Yos pada program salah satu program televisi swasta, Sabtu (21/11/2020).

"Yang pertama soal baliho. Baliho itu ada Perda-nya. Tempatnya di mana, ukurannya bagaimana, pajaknya berapa gitu. Tidak bisa sembarangan. Nah kalau itu salah ya diturunkan. Diturunkan lalu dipasang lagi, turunkan lagi, dan itu cukup Satpol PP," kata tokoh militer Indonesia tersebut.

"Kalau sudah terbukti dalil-dalil itu melanggar aturan, karena Perda itu ada konsekuensi hukumnya, tentu diusut oleh Polda Metro Jaya. Nah, apakah fase-fase ini sudah dilewati? Kalau sudah, batal semua atau tidak tembus semua, barulah TNI ambil alih," sambung Bang Yos.

Bang Yos pun memberi contoh saat dirinya masih berdinas sebagai pimpinan militer. Saat itu, Bang Yos menjabat Pangdam Jaya Periode 1996. Ketika ada kondisi yang sudah tidak bisa ditangani pihak Kepolisian, maka Bang Yos diperintahkan atasannya untuk mengambil alih.

"Oleh karena itu perlu langkah-langkah soft power gitu dulu. Bagaimana pun atau siapa pun, semua itu rakyat kita. Ibaratnya dalam keluarga, itu anak-anak kita macam-macam modelnya, ada yang nakal, ada yang alim. Nah yang nakal kita kasih tahu, nama bahasa intelijennya itu operasi penggalangan, bisa dilakukan secara lunak, kita elus-elus, kita ajak, kamu salah, jangan begini lagi, seperti itulah. Itu biasanya unsur intelijen," kata Bang Yos.

"Tetapi kalau pun gak tembus, baru kita lakukan cara-cara keras. Tentu keras yang saya maksud itu adalah terukur dengan hukum kita yang berlaku seperti apa, pelanggaran seperti apa," sambungnya.

Melihat situasi yang terjadi, Bang Yos jadi beranggapan bahwa beberapa elemen penegak hukum sudah tak mampu lagi sehingga sampai pasukan khusus TNI yang turun tangan.

"Asumsi saya seperti itu karena TNI tiba-tiba turun. Apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus. Pasukan khusus Kopassus itu, waduh itu barang amat-amat mahal itu. Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan satuan lain, itu baru pasukan khusus maju. Saya kira belum segenting itu loh maksud saya," kata dia.

Lebih lanjut, Bang Yos mengingatkan kepada semua pihak agar mengambil tindakan yang terukur dan tidak berlebihan pada situasi saat ini. TNI hanya layak turun sebagai senjata pamungkas negara menghadapi musuh. Seperti gerakan separatis.

"Tapi ingat ya, saya menyalahkan adik-adik saya juga gak bisa. Panglima atau mungkin Polda begitu, karena mereka punya atasan. Kalau kita kaitkan dengan kemarin, statement Panglima TNI dan kunjungan ke pasukan-pasukan elit, saya kira ada hubungannya dengan ini," kata Bang Yos.

Seperti diketahui, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui pihak di balik penurunan sejumlah spanduk pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab. Bahkan dia mengaku akan terus memerintahkan anggotanya meski menuai kritikan.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung usai apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) pagi.

Di samping itu, sebelumnya juga tersebar video sejumlah kendaraan dinas Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI datang ke sekitar markas FPI di Petamburan, DKI Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Saat itu, kendaraan tempur itu menyalakan sirene tepat di depang gang marskas FPI. Namun, Komandan Kopassus Mayjen TNI Richard Tampubolon mengatakan, jika konvoi kendaraan tersebut dalam rangka kembali ke markas.