WTP Bukti Pengelolaan Keuangan Sudah Transparan Dan Akuntabel

Penyerahan piagam dari menteri keuangan Republik Indonesia (RI) itu diwakili oleh Kepala KPPN Muara Bungo, Raini Rahmania di kantor Bupati Bungo.

Kepala KPPN Muara Bungo, Raini Rahmania mengatakan, dirinya adalah mewakili pemerintah pusat. WTP yang diperoleh Pemkab Bungo di bawah kepemimpinan Bupati H Mashuri dan Wakil Bupati H Safrudin Dwi Apriyanto (HAMAS-APRI) itu katanya merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

"Keberhasilan ini tentu saja merupakan buah kerjasama yang optimal dari seluruh jajaran pemerintah dan SKPD Kabupaten Bungo," kata Raini Rahmania.

Sesuai dengan pesan Menteri Keuangan kata Raini, Pemkab Bungo diharapkan bisa mempertahankan opini WTP tersebut. Sebab katanya, predikat opini WTP yang diperoleh Pemkab Bungo akan mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo.

"Kita berharap bisa dipertahankan. Sehingga semakin mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bungo," ucap Raini Rahmania.

Raini juga mengatakan, KPPN Muarabungo selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah bertugas untuk menyalurkan dana APBN di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Bungo dan Tebo.

Untuk penyaluran di instansi vertical dan DAK. Sementara penyerapan anggaran sampai triwulan Ill katanya telah mencapai 56,6 % dari pagu besar 235, 62 M miliar. Sedangkan realisasi dana transfer telah mencapai 84,5 % dari pagu sebesar 1.560 M. Dikatakannya penyaluran DAK fisik telah 100 persen dan penyaluran Dana Desa sampai bulan September telah mencapai 85,7 % dari pagu sebesar 116,86 M.

Sementara Pjs Bupati Bungo, Akhmad Bestari menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua instansi yang telah bekerja keras untuk mendapatkan serta mempertahankan opini WTP atas LKPD tahun 2019.

WTP dua tahun berturut-turut katanya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pemkab Bungo. Itu katanya membuktikan bahwa pengelolaan keuangan Pemkab Bungo sudah transparan dan akuntabel.

"Itu membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo sudah transparan dan akuntabel," kata Ahmad Bestari.

Oleh karena itu kata Ahmad Bestari, atas nama Pemkab Bungo dia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Keuangan RI yang memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Bungo atas LKPD tahun 2019.

"Meskipun kami sadar bahwa ini bukanlah prestasi yang dibanggakan melainkan kewajiban bagi manajemen pemerintah dalam mengelola keuangannya secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemegang kepentingan. Utamanya masyarakat di Kabupaten Bungo," tutup Akhmad Bestari.(red)