Akhirnya Terjawab Juga! Denny Siregar Ngaku Bela Jokowi Mati-matian Hanya untuk...

Denny diprediksi oposisi akan terus membela pemerintah agar dilirik Presiden Jokowi dan diberikan hadiah kursi komisaris BUMN.

Kontan saja, Denny langsung buka suara terkait sikapnya yang selalu mendukung Presiden Jokowi dan membungkam kubu oposisi. Ia menegaskan bahwa motif dirinya melakukan hal tersebut bukan untuk mendapatkan jabatan komisaris di perusahaan BUMN.

"Gua selalu disindir-sindir kalau ada yang jadi komisaris. Seolah-olah jabatan komisaris itu pencapaian tertinggi. Mereka tidak pernah paham, pencapaian tertinggi gua bukan dari sisi materi, tapi bagaimana kelak gua meninggalkan anak gua negeri yang aman untuk dia tinggali," cuitnya dalam akun Twitter pribadi seperti dilihat di Jakarta, Senin (25/1/2021).

"Melawan orang-orang dengan tujuan materi, itu mudah. Kasih jabatan dan uang, selesai sudah. Yang sulit itu melawan orang-orang ideologis, yang menganggap apa yang mereka perbuat di dunia adalah bekal mereka di surga. Dunia ini enggak ada artinya bagi mereka. Melawan mereka harus berpikir seperti mereka," ujarnya.

Selain dikenal sebagai pendukung Presiden Jokowi, Denny Siregar juga dikenal aktif melawan paham-paham radikalisme. Oleh sebab itu, sempat ada kabar DS akan menutup akun Twitter pribadinya pasca-pemerintah membubarkan dan melarang segala kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Kala itu Denny Siregar mengucapkan terima kasih kepada Twitter yang selama ini sudah menyediakan ruang untuk melakukan 'perang narasi.' Denny mengaku akan kembali menulis panjang setelah rehat dari kicauan di dunia maya.

"Berakhir dengan bubarnya FPI, rasanya saya juga berpikir untuk berhenti. Terima kasih @TwitterID sudah menyediakan ruang perang narasi. Saya akan kembali menulis panjang lagi," cuit @Dennysiregar7.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menghentikan seluruh kegiatan FPI. Larangan tersebut tertuang dalam keputusan bersama menteri. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri itu, di antaranya menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang.

Pemerintah melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum tersebut, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Rabu, 30 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G Plate, Menkumham Yasonna H Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Selamat bang Deni semoga anda tetap selamat di dunia dan akhirat 🙏