Inggris Mengakhiri Semua Persyaratan Vaksin dan Masker

KUAMANGMEDIA.COM - Narasi Covid1-9 mulai berantakan di seluruh dunia karena semakin banyak orang mulai menyadari bahwa semua narasinya didasarkan pada kebohongan terutama mengenai vaksin Covid19 yang selama ini telah dipuji tetapi ternyata telah sepenuhnya gagal dalam memberikan berbagai perlindunganbagi penerimanya.

Banyak laporan mengenai vaksin Covid-19 yg justru malah menyebabkan sejumlah besar kematian. Pekan lalu, Mahkamah Agung AS menyatakan mandat vaksin dari pemerintahan Biden merupakan tindakan yang ilegal, karena melanggar konstitusi dan kompetensi pemerintah.

Minggu ini kebenaran, fakta, ilmu pengetahuan dan tekanan publik telah memenangkan upaya untuk menggulingkan pemerintah Inggris dalam penerapan rezim totaliter dan memaksa pemerintah untuk menyerah.

Semua pembatasan termasuk kartu vaksin COVID-19, mandat masker, dan persyaratan kerja dari rumah akan dihapus di seluruh wilayah Inggris, Prime Minister Inggris Boris Johnson mengumumkannya pada hari Rabu. Johnson juga menyarankan bahwa aturan isolasi diri juga dapat dihentikan pada akhir Maret karena pandemi berubah menjadi endemik.

Perubahan peraturan ini akan segera diefektifkan, pemerintah Inggris tidak lagi meminta orang untuk bekerja dari rumah. Mandat kartu vaksinasi COVID-19 tidak akan diperpanjang ketika berakhir pada 26 Januari. Dan mulai hari Kamis, penggunaan masker di dalam ruangan tidak lagi diwajibkan di mana pun di seluruh penjuru Inggris.

Persyaratan bagi siswa sekolah menengah untuk memakai masker selama mengikuti pelajarn di dalam kelas dan di tempat-tempat umum juga akan dihapus dari pedoman nasional Departemen Pendidikan.

Begitu mendengar pernyataan Boris Johnson tersebut, spontan saja sorakan sorak-sorai dari anggota parlemen terdengar di House of Commons setelah pengumuman Johnson tentang masker.

Orang-orang yang tes positif untuk COVID-19 masih perlu untuk mengisolasi diri (karantina mandiri), tapi Johnson mengatakan ia tidak akan memperbaharui aturan ketika peraturan yang relevan berakhir pada tanggal 24 Maret 2022 nanti.

“Dengan berubahnya COVID menjadi endemik, kita akan perlu mengganti hukum persyaratan dengan saran dan bimbingan, mendesak orang yang mendapatkan virus tersebut untuk berhati-hati dan mempertimbangkan orang lain, ”kata dia.

Diminta untuk menghapus aturan pengujian (test Covid) bagi para pelancong yang bertujuan ke Inggris yang sudah divaksinasi, Johnson mengatakan pemerintah sedang meninjau pengaturan pengujian (test Covid) pada perjalanan dan bahwa pengumumannya diharapkan dalam diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

Johnson mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Kabinet memutuskan untuk menghapus apa yang disebut langkah-langkah “Rencana B” pada Rabu pagi, karena data menunjukkan gelombang Omicron telah memuncak secara nasional, dan dia menghubungkan stabilisasi angka masuk rumah sakit dengan “kampanye booster yang luar biasa” dan kepatuhan publik terhadap langkah-langkah pembatasan (PPKM).

“Rencana B” adalah serangkaian pembatasan yang baru-baru ini diperkenalkan termasuk kartu vaksin yang tidak didasarkan pada data atau fakta apa pun dan sangat ditentang oleh masyarakat.

Klaim bahwa kampanye booster telah memberikan berbagai manfaat pun tidak didasarkan pada data apa pun, faktanya data sendiri dari pemerintah Inggris menunjukkan bahwa vaksin, termasuk booster, tidak memiliki efek apa pun juga melawan Omicron, tidak mencegah rawat inap dan kematian, dan bahwa dalam kenyataannya orang yang divaksinasi LEBIH berisiko dari rawat inap dan kematian daripada orang yang tidak divaksinasi.

Klaim palsu oleh perdana menteri Inggris ini mungkin hanya upaya untuk “menyelamatkan muka” tentang kebijakan tidak masuk akal sebelumnya.

Penghapusan langkah-langkah “Rencana B” datang ketika perdana menteri berjuang melawan tekanan yang meningkat yang mendesaknya untuk mengundurkan diri atas dugaan pesta-pelanggaran di tengah lockdown di Downing Street Nomor 10, kediaman resmi perdana menteri, selama pandemi berlangsung.

Itu juga terjadi setelah dia menerima petisi pada hari Senin yang ditandatangani oleh lebih dari 200.000 orang, menyerukan diakhirinya paspor vaksin dan sertifikasi COVID serupa.

Pandemi telah berakhir, bahkan sejujurnya tidak pernah ada pandemi yang nyata. Ada kasus palsu dan kematian palsu yang dikombinasikan dengan narasi pemerintah dan media berdasarkan kebohongan dengan agenda menakut-nakuti rakyat agar mematuhi tindakan totaliter yang direkayasa oleh sindikat kriminal global yang memiliki kendali penuh atas pemerintah nasional.

Ini semua akhirnya berantakan sekarang, kita berada di awal dari akhir konspirasi kriminal ini, ini adalah pertempuran terakhir dari perang untuk menyelamatkan umat manusia dari tirani.

Ini juga berarti bahwa sekarang kita harus berjuang lebih keras dari sebelumnya untuk juga mengungkap tindakan kriminal dan makar pemerintah Indonesia (dan DPR), dan memaksa mereka untuk menghentikan semua pembatasan dan mandat Covid-19 ilegal.

Sumber berita: investigasi.org