Joget Joget di Istana Negara Lazimkah

Arus percakapan publik terbagi dua dalam menyikapi momen para pejabat joget-joget usai Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada Rabu (17/8).

Bagi yang pro, hal itu dianggap boleh dan sah saja. Sebab rangkaian acara yang sakral telah dilaksanakan. Setelahnya diisi hiburan. Hal ini tak ubahnya usai kita ikuti upacara saat sekolah (dulu), kemudian ada selingan hiburan.

Lagipula sudah menjadi tradisi peringatan HUT RI, selalunya ada panggung gembira. Biasanya ini sebagai puncak acara dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan. Misalnya pengumuman ragam lomba dan pertandingan.

Selain sebagai epicentrum berhimpunnya warga sehingga dapat mengeratkan silaturrahim, momen ini juga dimanfaatkan untuk mengenalkan tarian dan lagu daerah, karya seni, bazzar, dan lainnya.

Apalagi dalam momen itu ada penampilan penyanyi cilik asal Banyuwangi, Farel Prayoga. Seakan Istana ingin memberi pesan untuk mengangkat harkat dan martabat para pengamen jalanan. Ini tentu hal yang positif.

Walaupun ada yang perlu dikritik. Indonesia ini sedang defisit lagu anak-anak. Saking sedikitnya, akhirnya anak-anak mencari alternatif lagu dewasa. Di mana lirik-liriknya tidak sesuai dengan usia mereka.

***

Sementara bagi yang kontra, joget-joget para pejabat dinilai mengganggu kesakralan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan bertukar nyawa, bertumpah darah, keringat, dan air mata. 

Intinya, kegiatan itu dinilai tidak lazim jika dilakukan oleh para petinggi negeri karena tidak bersesuaian dengan nafas perjuangan. Seolah mereka tidak menghargai jasa para pahlawan yang telah rela berkorban.

Apalagi kondisi Indonesia saat ini begitu mengkhawatirkan. Ekonomi terpuruk dan utang menumpuk. Angka-angka prestasi yang disajikan pejabat agaknya tidak tampak nyata di kehidupan rakyat yang sebenarnya.

Bukannya bersungguh-sungguh menuntaskan kemiskinan, kita justru mengoreksi kategori orang miskin. Bukannya memberikan lapangan kerja yang luas untuk anak bangsa, kita justru berikan karpet merah untuk rombongan TKA.

Kita boleh saja ekspresikan kebebasan dan kemerdekaan, tapi ada ruang dan waktunya. Ibaratnya jangan bercerita nikmatnya hidangan yang disantap, sementara di sebelah kita kelaparan. Di sinilah peran empati dan simpati dibutuhkan.

***

Saya sepakat argumen yang pro. Selama rangkaian acara itu tidak bertentangan dengan nilai syariah, seperti: mengganggu waktu/ibadah shalat, mengumbar aurat, konsumsi miras, dan lain-lain, agaknya masih dalam batas normal.

Saya juga sepakat argumen yang kontra. Selama pejabat Indonesia belum mampu menyejahterakan dan memakmurkan kehidupan rakyat, mohon tahan kesenangan. Bangunlah empati dan simpati.

Gak lucu rasanya jika para pejabat joget-joget dan bersenang-senang, tapi harga-harga mahal, subsidi dicabut, dan kehidupan rakyat makin sulit. Ingatlah, hukum gerak bandul. Dalam Islam mungkin bisa disebut Istidraj. 

Dan jika ada yang merayakan HUT RI dengan nuansa keagamaan, janganlah dianggap radikal-radikul. Itu berarti pola pikirnya ahistoris. Pun tidak memahami bagaimana peran ulama, santri, dan tokoh-tokoh islam berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

[Bandung, 18072022]